BERITA

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi NTB

Jumat, 01 April 2022   eve   249  

Guna menyerap aspirasi dan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-NTB dan mewujudkan keterpaduan, keselarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan dan antar susunan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 huruf d bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah atas dan dalam Pasal 8 Ayat (4) bahwa pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi hingga Nasional. Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. 

Pembukaan Musrenbang hari pertama Senin (29 Maret 2022) diisi dengan kegiatan pemaparan/usulan prioritas dari Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumbawa oleh masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumbawa yang dilanjutkan dengan Desk masing-masing Bidang yang dibagi kedalam 3 Bidang koordinasi perencanaan Pembangunan yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan. Demikian pula halnya dengan Pra-Musrenbang di hari kedua diisi dengan Paparan Kepala daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Lombok. Adapun Tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dengan mengangkat Tema “Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan RKPD 2023 yaitu,

  1. Peningkatan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
  3. Peningkatan Infrastruktur Sektor Unggulan Daerah;
  4. Perluasan Lapangan Kerja;
  5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan Publik;
  6. Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dan Kualitas Lingkungan; dan
  7. Percepatan penurunan kemiskinan.

Adapun Target Capaian Indikator Makro Pembangunan NTB pada Tahun 2023 sebagai berikut:

  1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,05%;
  2. Pertumbuhan Ekonomi dalam kisaran 4,5 – 5,5%;
  3. Tingkat Kemiskinan menurun hingga 11,92%;
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun hingga 3,17%;
  5. Rasio Gini mencapai poin 0,297; dan
  6. Inflasi stabil dalam kisaran 3,0 – 4,0 %.

Sedangkan Isu Kewilayahan berbasis pulau khususnya pulau Sumbawa antara lain membahas hal-hal yang berkaitan dengan

  1. mitigasi bencana;
  2. cakupan air bersih dan sanitasi pedesaan;
  3. peningkataan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
  4. peningkatan capaian target reformasi birokrasi;
  5. peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan;
  6. percepatan penurunan stunting;
  7. optimalisasi daya dukung lingkungan hidup;
  8. peningkatan PAD dan realisasi investasi;
  9. peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan untuk pengembangan industrialisasi pertanian, garam dan berbagai potensi daerah lainnya; dan
  10. kondusifitas keamanan wilayah belum optimal.

Selain Pemaparan dengan tema besar “Sinergi Kuat Kinerja Hebat” yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Bapak Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, hadir pula pada pertemuan dan diskusi luring dan daring  Pra Musrenbang narasumber antara lain Pimpinan PT. Sumbawa Timur Minning, PT. AMMAN Mineral Industri (Amin) NTB terkait Pembangunan Smelter dan PMR project update, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pelaksana Otoritas Labuhan Bajo Flores. Melalui sinergi dan kolaborasi dari pemangku kepentingan maupun perusahaan tambang dan mineral yang ada di Provinsi NTB maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lain dapat berkontribusi dan bersinergi untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan.

Adapun  paparan terkait isu strategis dan usulan program prioritas Kabupaten Sumbawa yang disampaikan oleh bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, bahwa untuk mewujudkan Visi “Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban” dengan upaya atau 5 (lima) Misi yaitu “Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa Sejahtera dan Mandiri, Sumbawa Bersih dan Melayani, Sumbawa Aman dan Berbudaya, dan Sumbawa Tangguh dan Berkalanjutan, diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat oleh karena itu disampaikan usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui APBD Provinsi NTB maupun APBN sesuai dengan kewenangan sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) usulan yang terdiri dari 7 (tujuh) usulan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 20 (dua puluh) usulan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan 64 (enam puluh empat) usulan Bidang Infrastruktur kewilayahan dengan 7 (tujuh) usulan/program prioritas dan 14 (empat belas) kegiatan.

Dalam pelaksanaan desk bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kabupaten Sumbawa hadir kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi NTB, Bapak Hualid, S.Sos, M.Si selaku pemimpin desk bersama unsur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, kepala bidang PPM Bappeda Kabupaten Sumbawa Ibu Yuni Ilmi Kurniati, S.STP, M.Si dan fungsional perencana ahli muda. Dari 20 (Dua Puluh) usulan bidang koordinasi PPM terdapat 16 (Enam Belas) usulan yang akan diakomodir/fasilitasi dan verifikasi maupun dilanjutkan usulan melalui APBN/DAK Fisik dan usulan tambahan terkait bantuan sarana prasarana alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti Kursi Roda, Tongkat Tuna Netra melalui Dinas Sosial provinsi NTB, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB bahwa pada tahun rencana kerja 2023 akan melakukan Kemah Literasi dan penelusuran arsip bersejarah di Kabupaten Sumbawa serta Badan Pengembangan SDM Provinsi NTB akan menyelenggarakan Latihan Dasar bagi ASN kabupaten Sumbawa sebanyak 209 (Dua Ratus Sembilan) orang yang perlu mendapatkan dukungan juga melalui APBD Kabupaten Sumbawa.

                                    

Pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB hari ketiga (31 Maret 2022) yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Ibu Dr. Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc beserta Wakil Gubernur NTB  Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari pemerintah pusat terkait isu strategis, arah dan kebijakan pembangunan dalam RKP 2023 dan prioritas pembangunan pada wilayah Provinsi NTB, antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Desa dan PDT dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pokok Arahan Gubernur NTB dalam sambutannya mengajak seluruh Bupati dan Walikota se-NTB untuk menguatkan sinergi dan menyelaraskan seluruh dinamika pembangunan pada daerah kabupaten, daerah provinsi maupun nasional untuk menjawab seluruh tantangan dan isu kewilayahan, percepatan pemulihan ekonomi, menangani persoalan kemiskinan dan percepatan penurunan prevalensi Stunting serta menghimbau kepada seluruh OPD provinsi bersama mitra pembangunan, swasta, masyarakat untuk meningkatkan kolaborasi dan memperbaiki  kinerja dan  memastikan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Provinsi NTB dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 berbasis desa untuk menjamin kinerja pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif.

Pada kesempatan Musrenbang RKPD 2023 juga disampaikan penghargaan bagi seluruh kabupaten/Kota Se-NTB atas capaian kinerja dalam pembangunan daerah, dimana Kabupaten Sumbawa menerima penghargaan NTB Gemilang Award atas prestasi dan kinerja sebagai Kabupaten Terbaik dalam Pembangunan Daerah di NTB (2021) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 002.6-222 Tahun 2022 Tanggal 28 Maret 2022.

                                         

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Survey Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting Terintegrasi di Desa Banda Kecamatan Tarano

    Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Survey Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting Terintegrasi di Desa Banda Kecamatan Tarano

    Rapat Koordinasi Hasil Kegiatan Survey Lapangan dan Pengukuran Kegiatan Penataan Kawasan Wisata Pantai Gelora di Kecamatan Rhee

    Rapat Koordinasi Hasil Kegiatan Survey Lapangan dan Pengukuran Kegiatan Penataan Kawasan Wisata Pantai Gelora di Kecamatan Rhee

    Perkuat Komitmen Percepatan Penurunan Stunting, Pemda Gelar Review Kinerja Tahunan

    dilansir dari https://jejakntb.com/perkuat-komitmen-percepatan-penurunan-stunting-pemda-gelar-review-kinerja-tahunan/