Kamis  (04/04/2019) Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat dibuka secara resmi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Bambang Brodjonegoro. Dalam sambutannya Menteri Bappenas menyampaikan bahwa untuk mencapai NTB Gemilang, NTB sudah saatnya melakukan diversifikasi ekonomi yakni mengindahkan ketergantungan yang terlalu besar kepada sumber daya alam khususnya tambang dan NTB agar benar-benar all out dalam mengembangkan sector pariwisata. selain sector pariwisata, ada juga sector industry pengolahan dan industry pertanian yaitu kebutuhan pangan misalnya beras dan peternakan sapi sebagai alternative diversifikasi ekonomi. Sektor-sektor tersebut dinilai akan menjadi solusi bagi NTB untuk tetap membuat ekonomi terus berdenyut sekaligus menjadi salah satu solusi alternative untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sector tambang.

“Tambang sifatnya tidak terbarukan dan suatu saat akan habis, oleh karena itu NTB harus melepaskan diri  dari ketergantungan pada tambang” tambah Mantan Menteri Keuangan itu dihadapan  Wakil Gubernur NTB, para Bupati dan Walikota se-NTB serta Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Bappenas tersebut mengungkapkan bahwa “Salah satu potensi terbesar bagi NTB adalah pariwisata, sebab pariwisata mampu menggerakakn ekonomi masyarakat kecil, jika pariwisata hidup, sector lain pasti akan merasakan dampaknya, oleh karena itu Pemerintah Daerah di NTB harus All Out pada pariwisata untuk percepatan pembangunan dan Pada sector tenaga kerja, Pemerintah juga harus menghindari mismatch yakni Pendidikan tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh dunia industry.”.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasonal (PPN) juga mengaprisiasi pemerintah daerah NTB terkait penanggulangan kemiskinan di NTB “Karena dari sekian prov diindonesia yang awalnya angka kemiskinan diatas 20%, NTB termasuk pengecualian karenan NTB bisa turun ke 14,63%. Karena ada prov yang dari awal diatas 20% dan sampai saat ini masih 20%. Dalam Menguruangi kemiskinan secara drastis harus dari hulunya (akarnya) maka tuntaskan masalah stunting karena stunting menjadi penyebab kemiskinan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional juga memaparkan arah kebijakan 2020 diantaranya 1).  Meningkatnya pertumbuhan potensial Indonesia melalui Transportasi Struktural untuk peningkatan kesejahteraan meliputi Revitalisasi industry pengolahan, Modernisasi pertanian, Hilirisasi Pertambangan dan Transformasi sector jasa.  Peningkatan Permintaan Domestik dan peningkatan kinerja perdagangan Internasional meliputi mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal dam menjada keberlanjutan fiscal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. 2). Mwenjaga stabilitas Makroekonomi meliputi menjaga stabilitas harga, Eksternal dan sector keuangan. 3). Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan Pembangunan ekonomi.

Dari sector invetasi, Kepala Bappenas berharap Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan dinas terkait bisa membuat formulasi, bagaimana startegi agar pertumbuhan investasi diatas pertumbuhan konsumsi dan pertumbuhan konsumsi harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan menjaga laju inflasi juga.

Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) tahun 2020 ada 5 (lima) yakni 1). Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2). Intrastruktur dan Pemerataan Wilayah.3). Nilai tambah sector Riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja, 4). Ketahanan pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup serta 5), Stabilitas pertahanan dan Keamanan.

“Setelah melihat struktur RKPD Prov NTB tahun 2020 dengan RKP tahun 2020 yang disusun Bappenas, kami menganggap ada persamaan tetapi samanya patut diaprisiasi karena dari awal Provinsi NTB sudah inline dengan perencanaan di Tingkat Nasional. Begitu juga dengan Tema yang sama,  focusnya kepada peningkatan Sumber Daya Manusia”. Tambah Kepala Bappenas tersebut.