Yayasan Plan International Indonesia (YPII) merupakan organisasi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada anak dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1969 melalui afiliasi dengan Federasi Plan International. Saat ini YPII sedang mencanangkan  Proyek Water for Women (WfW) di Provinsi NTT dan NTB  yang dilaksanakan  mulai 2018 dengan dukungan Pemerintah Australia. Dalam proyek ini, YPII bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah dan LSM lokal untuk mengkatalisasi perubahan menuju kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu, proyek ini juga mendukung kerja Pemerintah Kabupaten dalam hal ini tim Pokja/STBM, khususnya TP-PKK, Posyandu, Sekolah dan pihak-pihak lain (pengusaha) untuk terlibat dalam peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat. 

Dengan semangat SDGs tujuan ke-6 yakni sanitasi untuk semua dan target pemerintah Indonesia untuk universal akses sanitasi, YPII tidak hanya berupaya untuk menjamin peningkatan akses dan layanan sanitasi & kebersihan yang setara dan berkelanjutan bagi semua pihak, tetapi juga mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok yang terpinggirkan sehingga mereka mampu menuntut hak-hak mereka terkait sanitasi dan kebersihanan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Keberpihakan bagi seluruh kelompok marginal adalah pesan utama dalam SDGs tujuan ke-6 sebagai bahan pembelajaran dari MDGs. Harapannya, upaya peningkatan akses sanitasi ini juga memberikan kontribusi kepada upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting atau masalah gagal tumbuh anak yang mana hal ini juga sesuai dengan mandat SDGs tujuan ke-3 yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Program STBM GESI, saat ini YPII sedang mendukung Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan penelitian aksi terkait Manajemen Sumber Daya Air Terpadu akan dilaksanakan dengan sejak Oktober 2021 sampai Agustus 2022 melalui kerja sama dengan Monash University (Australia). YPII telah menginisiasi pembentukan forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT). Forum ini diharapkan dapat menyatukan berbagai stakeholder yang ada di level kabupaten sampai dengan nasional untuk pengelolaan air dan sanitasi yang lebih sensitive gender dan inklusi sosial di Sumbawa. Pada tahap awal ini, forum diharapkan dapat mengidentifikasi visi dan tujuan jangka panjang untuk keberlangsungan dari forum PSDAT ini ke depannya  

Keluaran Kegiatan:

1. Teridentifikasinya visi dari forum PSDAT di Sumbawa;

2. Teridentifikasinya kondisi enabling untuk PSDAT di Kabupaten Sumbawa.

Proges pelaksanaan inisiasi pembentukan Forum PSDAT ini telah berlangsung melalui beberapa pertemuan sebelumnya dan dibentuk tim formatur untuk menentukan kriteria dan pemangku kepentingan, personal dan lintas sektor maupun lintas program terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, penyusunan konsep kelembagaan forum PSDAT kabupaten sumbawa dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu yang responsif, adapatif, terhadap perubahan iklim, berkesetaraan gender dan inklusi sosial serta berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan workshop ini telah berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2022 bertempat di Hotel Grand Sumbawa yang diikuti oleh Perangkat Daerah terkait, Tim Formatur PSDAT, dan pemangku kepentingan lain terkait pengelolaaan sumber daya air terpadu yang dibuka oleh Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Penegndalian Evaluasi Pembangunan Ibu Dwi Rahayu Ratih Wulandari, ST, MM, dalam sambutan arahannya menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas dukungan YPII bersama seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu di Kabupaten Sumbawa dengan melibatkan stakeholder di tingkat lokal, provinsi dan nasional (perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Pulau Sumbawa). Melalui Pengelolaan sumber daya air terpadu ini dapat mendorong partisipasitif semua pihak dan dukungan baik moril dan materil dan menjadi bagian dari kerangka kebijakan pemerintah daerah yang dapat dinternalisasikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek dan jangka panjang dan menjadi bagian dari arah kebijakan dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah daerah.

Kegiatan riset aksi dilanjutkan dengan peninjauan lapangan bersama fasilitator dari Bapak L Michael Riwu Kaho dari Kupang bersama Tim YPII dan perangkat daerah terkait ke salah satu lokasi wisata desa berbasis alam yaitu wisata alam ai putik.