BERITA

Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan penurunan Stunting di NTB dan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumat, 22 April 2022   eve   68  
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan Stunting di Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya selama 3 (tiga) hari efektif 18 April s.d. 20 April 2022. Peserta pertemuan terdiri dari lintas program dan lintas sektor dari perangkat daerah lingkup kabupaten/kota se- NTB dan perangkat daerah terkait lingkup Provinsi NTB. Pertemuan ini mengangkat tema dan isu strategis terkait penanganan Stunting di NTB dan aksi konvergensi kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah yang mengangkat tema penguatan integrasi dan sinergitas program melalui posyandu keluarga menuju NTB Gemilang.
 
Memperhatikan kerangka acuan kegiatan bahwa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 ditetapkan tiga indikator utama bidang kesehatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang status kesehatan masyarakat secara menyeluruh yaitu Angka Kesakitan, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Kekurangan gizi dan Stunting serta Angka Kecacatan.
 
Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 untuk balita usia 0-59 bulan menunjukkan bahwa Indeks berat badan menurut umur (BB/U) angka gizi kurang sebesar 22,4%, yang artinya bahwa Provinsi NTB berada pada kategori wilayah rawan gizi kurang. Indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau tinggi badan (BB/TB), prevelansi kekurusan (sangat kurus dan kurus) sebesar 7,5% yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB berada pada kategori wilayah rawan. Demikian pula untuk indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), prevelansi kependekan 31,4% yang menunjukkan bahwa NTB merupakan wilayah dengan masalah Stunting.
 
Pencegahan Stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan Stunting. Upaya percepatan pencegahan Stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemrintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Oleh karena itu melalui pertemuan ini upaya percepatan penurunan Stunting tidak semata tugas dinas kesehatan saja melalui program gizi, namun lebih dari itu dibutuhkan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mendorong upaya penurunan angka Stunting di NTB sesuai dengan perannya masing-masing.
 
Pada kesempatan pertemuan lintas sektor ini pula, berdasarkan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB Muhammad Johansyah, S.Gz., M.PH update angka prevelansi Stunting melalui SSGI yaitu 19,23% tahun 2021. Sejalan dengan RAN PASTI yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 diharapkan komitmen, koordinasi dan komunikasi bersama lintas sektor yang tergabung dalam tim percepatan penurunan Stunting baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-NTB, lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS tentang kebijakan  percepatan Stunting di NTB, bahwa transformasi kesehatan penguatan mulai dari sektor hulu yaitu pemberdayaan masyarakat dan sektor hilir yaitu bagaimana sistem rujukannya dengan menguatkan peran lintas program dan lintas sektor.  Demikian pula halnya dengan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si bahwa Aksi Konvergensi Stunting ini diharapkan agar seluruh stakeholder berkoordinasi sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing dalam TPPS provinsi maupun kabupaten/kota untuk upaya percepatan penurunan Stunting ini.
 
Upaya percepatan penurunan Stunting juga perlu keterlibatan dunia akademisi dan organisasi profesi contohnya PERSAGI Provinsi NTB yang dalam paparannya menyampaikan peran perguruan tinggi dalam menurunkan angka Stunting melalui program Kampus Merdeka dimana mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan mempraktikkan ilmunya secara langsung di tengah masyarakat, dengan begitu mereka dapat ikut serta dalam mengakselerasi penurunan angka Stunting di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah telah dilakukannya penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan produk dengan pemanfaatan pangan lokal untuk kudapan sehat anak balita Stunting melalui pelatihan pembuatan produk pangan tinggi protein “IKAMETEBIWAWO” (Ikan Tenggiri, Kacang Merah, Buncis, Tempe, Labu Kuning, Wortel, Ubi Jalar Orange) di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Selanjutnya paparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Dr. H. Ashari, SH, MH tentang pemanfaatan dana desa dalam upaya penurunan Stunting di NTB bahwa dana desa untuk pencegahan Stunting dalam scorecards konvergensi desa tahun 2020 dari 8 Kabupaten se-NTB adalah Rp. 150.671.697.487,- ,  dengan contoh kegiatan penanganan Stunting yaitu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT); penyuluhan, pelatihan dan insentif kader posyandu; pelatihan dan insentif KPM, sedangkan contoh kegiatan peningkatan kapasitas antara lain, pelatihan kader posyandu, dukungan kegiatan BKB, Orientasi STBM yang dapat didanai melalui dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Peran BKKBN sebagai koordinator dalam tim percepatan penurunan Stunting di NTB Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Bapak Drs. Sama’an, bahwa upaya percepatan penurunan Stunting melalui pendekatan keluarga dan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota se-NTB sebanyak 12.291 orang di 1.115 desa diharapkan dapat lebih optimal melakukan pendampingan dan pendekatan keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader TP-PKK dan Kader KB. Tidak kalah pentingnya yaitu peran upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui upaya revitalisasi posyandu, dimana psoyandu yang dulunya hanya melayani ibu, bayi dan balita kini bertransformasi menjadi posyandu keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.
 
Rapat Kerja Kesehatan Daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang dibuka secara resmi oleh Ibu Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, menyampaikan dalam arahannya terkait penguatan integrasi dan sinergitas program melalui posyandu keluarga menuju NTB gemilang bahwa melalu revitalisasi posyandu  dengan penguatan posyandu keluarga. Beliau menegaskan agar semua berperan serta dalam upaya percepatan penurunan Stunting dengan langkah temukan kasus, verifikasi dan intervensi baik spesifik maupun sensitif. Rapat Kerja Kesehatan Daerah juga menyepakati terkait target-target dalam bidang Kesehatan serta pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas kinerja Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara Posyandu Keluarga Dan Perbekalan Kesehatan terbaik. Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dr. Hj. Nieta Ariyani.
  
  • Share on :